POLITIK HUKUM

BOLA, POLITIK, DAN SANDERA HUKUM: Sebuah Renungan Akhir Tahun

Oleh: Ridwan M. Said

Gagap gempita langkah spektakuler Tim Merah Putih di Piala AFF mampu membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia yang selama ini terpuruk. Antusiasme rakyat mendukung tim merah putih seakan  menggambarkan begitu rindunya masyarakat dengan kata yang bernama “juara” dan tentunya pasti membanggakan, betapa tidak selama ini rakayat selalu ditemani dan disuguhi beragam “prestasi” yang menjengkelkan, dan tidak menyenangkan. Sebut saja dan Indonesia sebagai Negara terkorup di asia pacific. Antusiasme ini mendapat sokongan (suport) yang cukup tinggi dari pemberitaan media, hal ini setidaknya telah mampu menurunkan tensi emosional masyarakat awam yang cenderung merasa muak menyaksikan dagelan politik yang ditampilkan oleh elit negeri ini di panggung sandiwara politik sepanjang tahun 2010.

Agresifnya langkah Gonzales dkk, membuat rakyat Indonesia sedikit mampu melupakan kemelut sandiwara para elit dan mafia yang selalu mewarnai Headline sebagian besar mass media. Namun sayang, keperkasaan Tim Garuda yang mencukur lawan-lawannya pada babak penyisihan hingga masuk ke final, ternyata anti klimaks pada putaran terakhir. Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia dan menerima kekalahan secara pahit. Setelah pada leg pertama di stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur Tim Indonesia dicukur 3-0 tanpa balas, dan pada leg kedua di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) timnas hanya mampu menang 2-1, walaupun menang pada leg kedua tapi kita kalah agregat 4-2. Malaysia akhirnya keluar sebagai juara baru.

Pertanyaannya kemudian, akankah adrenalin akan kembali naik atau setidaknya nasionalisme akan bertahan atas kekalahan itu? Salah satu jawaban yang bisa kita ajukan di sini ialah tergantung bagaimana media mampu mengemas suatu peristiwa yang menyuguhkan realitas empirik perjalanan Bangsa selama satu tahun terakhir, untuk kemudian dijadikan sebagai suatu komoditas pemberitaan yang mampu menyedot perhatian pemirsa serta mampu mnembangkitkan rasa nasionalisme yang semakin pudar.

Berjalan mundur

Euphoria Sepak bola tanah air akhir tahun ini benar-benar mampu menguburkan problem-problem besar bangsa. Padahal kita semua tahu, sepanjang tahun 2010 begitu banyak masalah datang dan pergi silih berganti Tahun 2010 benar-benar merupakan tahun kemunduran dari banyak hal dalam perjalanan bangsa Indonesia. Di bidang pertanian, selama tahun 2010 yang paling menderita adalah petani. Akibat bencana iklim ekstrem, berbagai komoditas pangan dan pertanian mengalami  penurunan produksi, Menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan, produksi padi 2010 hanya naik 2,46 porsen, atau 0,74 persen dibawah target 66,68 juta ton gabah kering giling, produksi jagung kurang 2 ton dari target 19.8 juta ton. Petani bawang merah di Brebes-Jateng gagal panen atau setidaknya menurun drastis produksinya, Produksi kedelai turun 7,13% atau turun 69,497 ton dari tahun 2009, produksi gula turun 400.000 ton dan Produksi susu turun 100 ton perhari.

Dalam hal politik juga mencatat beberapa persoalan, ketegangan dengan Malaysia berkaitan masalah perbatasan, rentetan jatuhnya pesawat dan helikopter, dalam hal politik luar negeri, diplomasi kita juga sangat lemah, hal ini terlihat dari beberapa kali pembatalan kunjungan Presiden AS Barack Husein Obama dan menjadi kunjungan tersingkat dalam lawatan Obama ke Negara Asia. Pembatalan kepergian Presiden Yudhoyono ke negeri Belanda pada tanggal 5 oktober karena kekhawatiran terhadap ancaman dengan penangkapan oleh anggota RMS di belanda,

Tahun ini mencatat sejarah penting dalam gerakan pemberantasan korupsi. Untuk pertama kalimya, seorang terpidana korupsi diampuni. Presiden Sby memberikan Grasi/ pengampunan kepada mantan Bupati Kutai Kartanegara  (Kaltim) Syaukani Hasan Rais pada perayaan hari kemerdekan 17 Agustus (Kompas, 20/12). Di samping itu, kasus yang paling mencuat dan Trand Setter 2010 juga adalah kasus pemberian talangan kepada Bank Century 7,67 triliyun kemudian disusul kasus pegawai pajak Gayus Tambunan, serta kasus kriminalisasi Pimpinan KPK, sampai berlarut-larutnya, di samping masalah terorisme.

Untuk kasus Century, DPR menorehkan sejarah dengan membentuk panitia khusus untuk menelisiknya dan bahkan memanggil Wapres serta Mantan Menkeu Sri Mulyani, hasilnya sangat jelas yaitu merekomendasikan aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian menindak lanjutinya bahkan Tim pengawaspun dibentuk, sayangnya riuh rendah kasus ini mereda setelah koalisi partai pendukung Pemerintah membentuk Setgab. Bahkan pemberitaan akhir-akhir ini menyatakan bahwa setgab tengah mengalami keretakan yang cukup rawan.

Politik penyanderaan

Tahun 2010 saya kira semua orang sepakat bahwa bidang politik dan hukum merupakan bidang yang paling menjengkelkan sekaligus memprihatinkan. Kita harus rela menyaksikan etika politik yang tidak bermartabat, tidak bisa dimungkiri, di negeri ini jarak antara kata-kata dan tindakan amatlah jauh. Sejak 2004 Yudhoyono menyatakan akan memerangi korupsi bahkan akan tampil di bagian terdepan, nyatanya itu hanya “bedak” politik. Bahkan pada tahun 2009 ia mengeluarkan kata-kata yang sangat mengkhawatirkan dengan menyatakan kewenangan KPK terlalu luas, banyak pihak yang kaget ketika IPK Indonesia 2,8 tahun 2010 sama dengan tahun 2009 dengan peringkat Negara tergagal memerangi korupsi ke 110 dari 178 Negara, seharusnya turun akibat pelemahan KPK secara sisitematis. Koordinator Bidang Hukum ICW, Febri Diansyah menyatakan pemberantasan korupsi tahun ini lebih buruk dibanding tahun lalu, hal ini paling tidak terindikasi dari menurunnya kuantitas dan kualitas perkara yang ditangani KPK.

Perkembangan dinamika politik yang saling sikut menyikut antara parpol yang melibatkan banyak elemen, baik politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum telah melahirkan tradisi politik penyanderaan. Politik penyanderaan (reclination policy) ini memakan korban dan menghabiskan energi, anggota fraksi PKS Misbakhun yang selama ini dikenal vokal dan kritis justru diproses hukum dan divonis satu tahun penjara atas kasus pemalsuan dokumen akta gadai dan surat kuasa. PPP terkena kasus mantan Mensos Bachtiar Chamzah dengan kasus pengadaan sapi dan sarung, PKB dengan kasus perpecahan partai, PAN dengan kinerja menteri Hukum dan HAM-nya yang semua itu terlihat nyata adanya unsure politisasi dan saling sandera kekuatan demi melindungi kepentingan kelompok tertentu.

Golkar harus bekerja ekstra, karena kasus Gayus adalah kasus yang dapat mengunci partai itu. Energi Partai Demokrat juga tersedot untuk menangkal (abjure) serangan terkait pemberian dana talangan 6,67 triliyun Bank Century, PDIP yang selama ini vokal jadi oposisi mulai terganggu dengan kasus pemberian cek pelawat pemilihan Deputi Senior BI Miranda Goeltom tahun 2004.

Praktek politik saling sandera dalam kasus Century dan Gayus melibatkan tokoh-tokoh kunci di Setgab. Kriminalisasi KPK ada peran politik yang bemain, Direktur Eksekutif Reform Institue Yudi Latif menegaskan tahun 2010 merupakan tahun perongrongan dan pelemahan hukum oleh politik, sementara Teten Masduki menyatakan kriminalisasi KPK bukan temporer tapi sistematik.

Hukum telah digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu tetapi di sisi lain juga untuk mengamputasi lawan politik. Seharusnya hukum berdiri di atas profesionalitas dan keadilan, bukan untuk kekuasan dan kepentingan politik tertentu. Namun nyatanya, di negeri ini Parpol dan politisi saling memegang kartu “truf”, dan kartu “truf” itu adalah senjata yang paling gampang sekaligus mematikan terkait masalah hukum dari lawan politiknya.

Politik determinan atas hukum

Melihat peta dinamika sosial  politik negeri ini sangat sulit dijelaskan dengan argumentasi rasional (teori). Dalam kajian politik hukum, tesis Mahfud MD menyatakan bahwa ketika konfigurasi pemerintahan itu otoriter, maka produk hukum akan berkarakter ortodoks/ konservatif/ represif dan cenderung elitis. Sebaliknya ketika peta politik berkonfigurasi demokratis maka karakter produk hukum bersifat responsif, atau dalam bahasanya Philipe Nonet dan Philipe Selznic, peran masyarakat sangat kuat dan Pemerintah mengakomodir aspirasi masyarakat itu.

Konfigurasi politik Indonesia saat ini bisa dikatakan “demokratis”, namun ada satu hal yang harus dicatat ternyata konfigurasi politik yang demokratis tidak selalu mampu menempatkan hukum sebagai instrumen kehidupan atau kebijakan, malah energi politik sangat dominan dan menghegemoni hukum secara determinant. Masyarakat selama ini “dinina bobokan” dengan doktrin Negara Hukum (Rechstaat/Rule of law/ Justice For All) dan lain-lain, itu hanya berlaku dalam dunia “sollen” (seharusnya) tapi dalam kenyataaanya “das sein” politklah yang dominan terhadap hukum, atau dalam kata lain hukum tergantung dari pada kemauan politik, buktinya penegak hukum sangat mudah terpengaruh dengan kepentingan politik dan desain politik elit.

Argumentasi itu dikuatkan dalam tataran sistem perubahan dan eskalasi sosial, bahwa bidang yang paling berpengaruh adalah ekonomi, kemudian politik, dan hukum menempati kekuatan pengaruh sangat rendah sama dengan budaya dll. Kaum Marxis menyatakan, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada sruktur  atas. Tidak ada satu pun peristiwa sejarah di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan dengan kategori-kategori kepentigan ekonomi. Perang, revolusi, pemberontakan, bahkan penjajahan selalu mempunyai motof-motif ekonomi dan politik adalah alat bercokolnya agenda ekonomi melalui penjungkirbalikan supremacy hukum.

Khudzaifah Dimyati menyatakan hukum bukanlah kawasan “esotrik” artinya tidak bisa melepaskan diri dari dunia lain semacam ekonomi, politik, budaya dan sosial, untuk itu harusnya rakyat mulai sadar bahwa hukum dan keadilan di negeri tidak akan pernah ditegakkan selama penguasa, politisi dan kaum pemodal tidak memiliki moral dan etika yang berpihak kepada mereka. Selama hal ini masih dominan, harapan tegaknya hukum dan keadilan hanya akan menjadi asa tahunan yang senantiasa berulang semata.[]