PELAJARAN DARI NEGERI SERUMPUN

Oleh: Ridwan M. Said

Saat ini pengelolaan dunia pendididikan kita sedang dalam sorotan yang luar biasa. Ditengah pesimisme dan kritikan tajam anak bangsa atas UN tahun sebelumnya, dunia pendidikan kembali guncang karena terjadi penundaan UN di sebelas propinsi, atau sebanyak 1,1 juta siswa tingkat SMA tidak bisa melaksanakan UN sesuai jadwal awal.

Seperti biasa, atas kejadian itu presiden bereaksi keras, dengan memanggil Muhammad Nuh (mendikbud), agar melakukan infestigasi, dan segera membereskan persoalaan itu. pada saat yang bersamaan SBY juga memerintahkan panglima TNI dan Kapolri untuk ikut membantu dengan mengerahkan personal dan fasilitasnya guna memastikan pendistribusian soal UN berjalan dengan baik. Walau demikian pelaksanaan UN yang di tunda tersebut tetap saja melahirkan penundaa-penundaan lain di sejumlah propinsi (Republika, 19/4).

Tidak hanya SBY yang kecewa atas amburadulnya UN, lembaga legislative, LSM dan pemerhati pendididkan lainnya juga serentak menyatakan ujian nasional tahun ini adalah yang terburuk. Akibat keterlambatan pencetakan soal tersebut membawa rentetan dampak amburadul lainnya, mulai dari bertaburannya pemain-pemain yang menjual belikan kunci jawaban, kegelisahan siswa dan para penyelenggara UN di tingkat daerah yang bingung menunggu kepastian UN sampai pada pembengkakan anggaran.

Pertanyaannya apa yang salah dengan penyelenggaran dunia pendidikan kita? Naif sekali ketika kita menyederhanakan persoalan amburadulnya UN dengan alibi sebab tehnis sebagaimana yang di ungkap sang menteri, di balik itu ada masalah yang sangat serius sesungguhnya yang sedang di alami oleg bangsa ini.

Tehnis atau Strategis

            Amburadulnya UN, percikan dari gamabran besar tentang prolem bangsa ini, problem itu bersumbu dari sejarah panjang perjalanan kita yang memang tidak serius melihat pendidikan sebagai aset jangka panjang sekaligus strategi peradaban yang melampaui jaman (overshoots age). Kita sesungguhnya tidak usah jau-jauh mencontoh negeri Amerika atau Eropa, atau Asia Timur sekalipun seperti Jepang dan Korea, di samping kita ada Singapore dan Malaysia sebagai contoh yang sangat baik untuk mengoreksi sekaligus bahan refleksi betapa kedua Negara itu mencapai kemajuan seperti yang terlihat kini akibat dari keseriusan mereka memandang pendidikan sebagai titik awal kebangkitan (starting point the rise) dan kejayaan masa kini dan akan datang.

Momentum keamburadulan dunia pendidikan kita saat ini, sangat kebetulan menemukan momentum yang tetap dengan pengalaman pribadi kami, ketika berkunjung ke Singapore dan Malaysia, ketika kami tiba di bandara internasional changi singaopre, kesan pertama yang terlihat adalah, betapa petuga-petugas di bandara tersebut sangat mengagumkan, semua hampir seimbang antara yang warna kulitnya hitam dan putih, tubuhnya proporsional dan gendut, itu artinya diskriminasi atas ras dan agama begitu minim. Lalu ketika menaiki fasilitas umum, seperti kereta listrik, mall, pasar, terminal, dll, sama sekali tidak terlihat adanya sampah dan orang yang merokok di sembarang tempat, lalu antrian yang rapi, tradisi mendahulukan prempuan, itu artinya tingkat kedisplainan dan kebersihan yang sangat luar biasa yang tentu saja sulit di temukan pada fasilitas umum di Indonesia, belum lagi hampir semua fasilitas tersebut terkoneksi/terintegrasi dengan kepentingan umum.

Lalu apa rahasia kemajuan Singapore dan apa kaitannya dengan dunia pendidikan? Kemajuan Singapore hari ini memiliki sejarah panjang, ketika Singapore berhasil melepaskan diri dari kolonialisasi Inggris pada tahun 19… maka mereka hampir tidak memiliki apapun, sepeti industry dll. Semua kekayaan itu masih dibawah kepemilikan Inggris, berbeda dengan Indonesia yang mengambil jalan konfrontasi dengan menasionalisasi seluruh perusahan-perusahan Belanda dan Swasta menjadi milik Indonesia, efeknya kemudian industri-industri modern itu tepaksa di kelola oleh tangan-tangan yang tidak terampil, imbas dari itulah yang di sinyalir menjadi sebab kenapa Indonesia terlambat menjadi negara yang menguasai industri.

Berbeda dengan Singapore yang tidak memiliki apa-apa, industri masih di kuasai oleh Inggris, SDA yang terbatas, mereka tidak serta merta menasionalisasi aset kolonial, sebaliknya perlahan-lahan belajar mengelola industri modern itu. Praksi pada saat itu mereka hanya memiliki manusia-manusia.

Untuk mengejar ketertinggalan, maka pada saat itu (1980) Lee Kuan Yew (PM Singapore) menyerukan agar menghidupkan kembali ajaran Konfusiusme, ajaran yang berakar pada konsep fǎ dan lǐ, Konsep lǐ bersumber pada ajaran Kong Hu Cu (551-479 SM) yang menekankan pada etika dan keselarasan social, konsep fǎ bersumber pada filsafat legalisme China (221 SM) yang menekankan pada ketaatan pada perundang-undangan. Pada era Mao Tse Tung berkuasa di China, ia menghidupkan kembali konsep lǐ dengan membuat delapan ajaran yang dimuat dalam Buku Merah.

Keberhasilan penanaman dan memadukan li sebagai ajaran moral (halus), kemudian fa (keras) yang menjadi derivasinya atau sebagai penyangga di percaya sebagai puncak kejayaan (height of glory). Ajaran Konfusiusme itulah menjadi Asian Values yang menjadi karakteristik sistem sosial-politik di Asia Timur dan dipandang mendorong kemajuan ekonomi di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Yang patut di catat dari keberhasilan konsep ajaran confusius (yang menginspirasi PM Singapore) ini adalah tidak mungkin dapat tercapai bila tidak dilakukan dengan pendidikan, dengan pendidikan yang baik itulah yang kemudian menjadi dasar kemanjuan siangaopre hari ini.

Dengan Keberhasilan penenaman ajaran itulah Singapore kemudian berhasil mebentuk corak masyarakat yang memiliki berkesadaran tinggi, manajemen yang baik, disiplin, rapi, bersih, bertanggung jawab, tidak korup, taat hukum, berkemajuan, semua itu adalah hasil internalisasi dasi ajaran li dan fa yang outputnya melahirikan masyarakat yang berbasis pada “rasa malu”, sementara kita sesungguhnya memiliki landasan moral yang sangat kuat melampaui li an fa yaitu basis “merasa berdosa” sebagai internalisasi ajaran agama, adat istiadat, disamping norma-noma positif seperti hukum, namun kita tidak berhasil mengintroduksi basis rasa berdosa itu dalam kehidupan, baik dalam posisi sebagai pejabat negara, ahli dan praktisi hukum, pengelola perusahaan, pendidik, dan sebagai rakyat.

Di Indonesia dengan mudah mendengarkan kata-kata yang di lontarkan seorang pejabat Negara “saya bertanggung jawab” tapi anehnya tanggung jawab itu hanya di bibir saja, berbeda sekali dengan di negeri lain yang bertanggung jawab disertai mundur dari jabatannya sebagai konsekwensi.[]